Anggaran Penanganan Rob dan Banjir Minim

SEMARANG – Anggaran penanganan rob dan banjir masih minim dan jauh dari ideal. Anggaran ideal seperti yang sudah dikaji adalah Rp 600 miliar per tahun. Adapun tahun tahun ini anggaran penanganan hanya sekitar Rp 165 miliar.

’’Karena itu, kami menyarankan eksekutif terutama SKPD terkait, banyak menjalin kerja sama dengan pihak lain seperti pemerintah pusat atau swasta. Kerja sama itu diharap bisa menutup atau paling tidak meminimalisir kekurangan dana tersebut,’’ tutur Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, saat memberi sambutan Penanda Tanganan Pakta Integritas Penanggulangan Rob dan Banjir di Hotel Dafam, Jumat (6/3).

Supriyadi juga meminta SKPD-SKPD yang terkait bersinergi guna sama-sama menangani persoalan rob dan banjir. Selama ini, dia melihat tiap SKPD masih kurang berkoordinasi sehingga terkesan kurang padu. Dia juga menegaskan, pihaknya terbuka terhadap masukan dari masyarakat untuk bersama menangani persoalan di kota ini.

Cahyo Bintarum yang mewakili Wali Kota, memberi apresiasi pada Pusat Telaah Informasi Regional (Pattiro) semarang yang menginisiasi acara tersebut. Dia menegaskan, pemerintah tetap berkomitmen untuk menangani rob dan banjir.

Pengawasan

Yuni dari Pattiro menjelaskan, penanda tanganan pakta integritas merupakan langkah lanjutan dari audit sosial yang dilakukan pihaknya bersama beberapa elemen masyarakat dan pemerintah. Pihaknya juga telah menyebarkan kuisoner pada pimpinan SKPD serta anggota Dewan menyangkut hal tersebut.

’’Pakta integritas ini akan mengikat pemerintah untuk benar-benar serius menangani rob dan banjir. Selain itu juga sebagai bukti keseriusan itu,’’ ujarnya.

Direktur Pattiro Semarang, Dini Inayati menambahkan, audit sosial sudah digunakan di beberapa negara sebagai bentuk pengawasan program pemerintah. Di India, masyarakat melakukannya meski metodenya berbeda dengan di Amerika Serikat. Pihaknya menerapkan audit sosial dengan metode yang berbeda pula. Pattiro ikut melibatkan pemerintah di dalamnya.

Namun, dia menyayangkan ketakhadiran Wali Kota dalam acara kemarin.

’’Persoalan rob dan banjir merupakan yang utama di sini. Seharusnya Wali Kota ikut memberi komitmennya dalam acara penandatanganan pakta integritas. Sayang, secara mendadak dia membatalkan untuk terlibat langsung,’’