Wali Kota Semarang Tebarkan 100 Ribu Benih Ikan di Banjir Kanal Barat

 

 

SEMARANG - Kampanye konservasi air dan apel terpusat peringatan Hari Air Sedunia ke-25 Tingkat Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan di Banjir Kanal Barat, Sabtu(21/3/2015). Ratusan warga mengikuti kegiatan yang dibuka langsung oleh Walikota Semarang Hendrar Prihadi ini. Turut hadir dalam kesempatan tersebut adalah Ketua PSDA Provinsi Jawa Tengah, Kepala BBWS, TNI, masyarakat serta komunitas senam Pleret Bugar.

Kegiatan peringatan hari air sedunia ini, menurut Ketua Panitia, Prasetyo merupakan implementasi perjanjian kerjasama berbagai pihak dalam pelestarian Banjir Kanal Barat sebagai sumber air. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan pula kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelestarian dan penyelamatan sumber air serta wilayah sungai.

“Rangkaian kegiatan kampanye konservasi air ini meliputi kegiatan senam bersama, resik-resik kali serta kegiatan tebar 100 ribu benih ikan,” terang Prasetyo.

Sementara Walikota Semarang dalam sambutannya berharap kawasan Banjir Kanal Barat dapat terus dijaga dan dirawat bersama-sama oleh seluruh pihak serta masyarakat.

Bendungan Kali Pleret yang sudah dibangun sejak jaman belanda dan kemudian dinormaliasai ini memberikan banyak manfaat bagi warga Kota Semarang. Tak hanya mengatasi banjir dan limpasan air khususnya di wilayah Kokrosono dan Madukoro tetapi juga menjadi tempat berkumpul, berolahraga dan berwisata air.

Oleh karenanya, konservasi sumber air ini, lanjut Walikota harus senantiasa dirawat bersama-sama. Keindahan Banjir Kanal Barat juga harus senantiasa dijawa, jangan sampai rumputnya gondrong dan lingkungan kotor, tegas Walikota.

“Mari kita rawat lingkungan Banjir kanal Barat ini sehingga tak hanya berfungsi mencegah banjir tetapi juga sebagai wahana olahraga dan wisata yang indah dan menyenangkan,” ungkap Wali Kota.

Read More

Unknown 06.02  No comment

Hari Air Sedunia, Berikut 5 Cara Penghematan

Hari air sedunia diperingati setiap 22 Maret.

Hari khusus ini sebenarnya ditujukan bagi peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya air dan melakukan banyak upaya untuk menjaga keberlangsungannya hingga kelak pada anak cucu.

Manusia dapat memakai berliter-liter air dalam satu hari. Penggunaannya sebenarnya dapat dikurangi, tanpa mengubah gaya hidup sehari-hari.

Berikut tips menjalankan hemat air di rumah:

1. Mandi dengan shower
Mandi dengan gayung bisa menghabiskan sekitar 15 liter, sementara dengan bathtub paling tidak 100 - 300 liter. Mandi dengan shower bisa menghemat air lebih dari 60 persen.

2. Tampung air bekas cucian tanpa deterjen untuk menyiram tanaman atau kloset
Kegiatan ini bisa menghemat 750 - 1.150 liter air sebulan. Air hujan juga bisa ditampung untuk menyiram tanaman.

3. Pakai sedikit deterjen untuk mencuci
Untuk lebih aman, gunakan sabun biodegradable dari bahan organik, sehingga air bekasnya dapat dipakai ulang untuk tanaman.

4. Kurangi frekuensi memotong rumput
Rumput yang lebih pendek butuh lebih banyak air.

5. Perbanyak biopori
Tujuannya untuk meresapkan air ke dalam tanah, sebagai cadangan saat musim panas.

Read More

Unknown 06.01  No comment

Kementerian PUPR Siapkan 21 Permen dan 1 PP Turunan UU No. 11/1974 Tentang Pengairan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini sedang menyiapkan 21 Peraturan Menteri (permen) dan 1 Peraturan Pemerintah (PP) pasca pembatalan UU No. 7/2004 tentang SDA dan kembali diberlakukannya UU No. 11/1974 tentang pengairan.

Hal tersebut terungkap dalam Dialog Kenegaraan “MK Batalkan UU SDA, Dampaknya Terhadap Daerah” yang menghadirkan Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara dan Aktivis WALHI Islahuddin.

“Permen tersebut hanya menentukan wilayah sungai, pembentukan organisasi balai, kalau dengan permen sebelumnya kan Indonesia dibagi menjadi 93 wilayah sungai namun dengan yang baru dan adanya pengertian baru maka menjadi 131 wilayah sungai, da nada 1 PP tentang air minum, karena di lampiran atau penjelasan UU 11/1974 menyebut mengenai air minum tapi PP nya belum ada,”tutur Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Basuki mengatakan hal tersebut merupakan tindak lanjut jangka pendek pasca putusan pembatalan UU  No. 7/2004, Menteri PUPR juga mengungkapkan dirinya mengajak stakeholder termasuk pemohonan judicial revie untuk menyusun PP itu bersama.

“Karena sekali lagi jiwa saya, ini PP kita bersama, keperluan kita bersama, bukan keperluan Kementerian PUPR maupun DItjen SDA, tapi ini keperluan kita bersama,”tambah Basuki.

Kemudian, tambahnya, pihaknya juga meminta fatwa kepada Kementerian Hukum dan HAM tentang bagaimana dengan kontrak-kontrak yang sudah, maupun dalam proses.

“Jadi yang sudah ada kontraknya kita negosiasi, kalau masih dalam proses kita sesuaikan dengan syarat MK. Jangka panjangnya kita bikin UU lagi memperbaharui UU No. 11/1974 karena sudah tidak cocok lagi,  jadi tidak sesuai lagi dengan kondisi kekinian,”tambah Basuki.

Selain itu, Sekretaris Ditjen SDA Hartanto mengungkapkan, bahwa saat ini pihaknya juga sedang mempersiapkan dasar perpres terkait dengan Dewan SDA.

“Kita mengenal ada Dewan SDA yang terkait dengan kebijakan nasional tentang SDA, yang diangkat dengan keppres, sehingga kita perlu susun Perpres segera terkait organisasi Dewan SDA  ini, kenapa ini sangat dibutuhkan karena dewan ini diketuai oleh Menko Perekonomian dengan anggota separuh dari pemerintah dan separuh swasta,”tambah Hartanto.

Sedangkan tentang 1 PP yang mengatur bagaimana air bersih ini bisa didistribusikan ke daerah-daerah terkait dengan BPPSPAM dan Sanitasi. PP tersebut akan diturunkan 9 permen yang harus disiapkan.

“Itulah masa transisi yang segera diselesaikan paling lambat bulan April, supaya operasionalisasi program-program yang sedang berjalan secara legal bisa berjalan, itu transisinya,”terang Hartanto. (nrm)

Read More

Unknown 06.01  No comment

Anggaran Penanganan Rob dan Banjir Minim

SEMARANG – Anggaran penanganan rob dan banjir masih minim dan jauh dari ideal. Anggaran ideal seperti yang sudah dikaji adalah Rp 600 miliar per tahun. Adapun tahun tahun ini anggaran penanganan hanya sekitar Rp 165 miliar.

’’Karena itu, kami menyarankan eksekutif terutama SKPD terkait, banyak menjalin kerja sama dengan pihak lain seperti pemerintah pusat atau swasta. Kerja sama itu diharap bisa menutup atau paling tidak meminimalisir kekurangan dana tersebut,’’ tutur Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, saat memberi sambutan Penanda Tanganan Pakta Integritas Penanggulangan Rob dan Banjir di Hotel Dafam, Jumat (6/3).

Supriyadi juga meminta SKPD-SKPD yang terkait bersinergi guna sama-sama menangani persoalan rob dan banjir. Selama ini, dia melihat tiap SKPD masih kurang berkoordinasi sehingga terkesan kurang padu. Dia juga menegaskan, pihaknya terbuka terhadap masukan dari masyarakat untuk bersama menangani persoalan di kota ini.

Cahyo Bintarum yang mewakili Wali Kota, memberi apresiasi pada Pusat Telaah Informasi Regional (Pattiro) semarang yang menginisiasi acara tersebut. Dia menegaskan, pemerintah tetap berkomitmen untuk menangani rob dan banjir.

Pengawasan

Yuni dari Pattiro menjelaskan, penanda tanganan pakta integritas merupakan langkah lanjutan dari audit sosial yang dilakukan pihaknya bersama beberapa elemen masyarakat dan pemerintah. Pihaknya juga telah menyebarkan kuisoner pada pimpinan SKPD serta anggota Dewan menyangkut hal tersebut.

’’Pakta integritas ini akan mengikat pemerintah untuk benar-benar serius menangani rob dan banjir. Selain itu juga sebagai bukti keseriusan itu,’’ ujarnya.

Direktur Pattiro Semarang, Dini Inayati menambahkan, audit sosial sudah digunakan di beberapa negara sebagai bentuk pengawasan program pemerintah. Di India, masyarakat melakukannya meski metodenya berbeda dengan di Amerika Serikat. Pihaknya menerapkan audit sosial dengan metode yang berbeda pula. Pattiro ikut melibatkan pemerintah di dalamnya.

Namun, dia menyayangkan ketakhadiran Wali Kota dalam acara kemarin.

’’Persoalan rob dan banjir merupakan yang utama di sini. Seharusnya Wali Kota ikut memberi komitmennya dalam acara penandatanganan pakta integritas. Sayang, secara mendadak dia membatalkan untuk terlibat langsung,’’ 

 

Read More

Unknown 06.01  No comment

Raker Ditjen SDA Wadah Komunikasi dan Koordinasi

Adanya berbagai perubahan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mendorong Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan SDM ke arah yang lebih baik lagi. Hal tersebut diungkapkan oleh Mudjiadi, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, dalam acara Rapat Kerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, di Gedung Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (050315).

“Perubahan struktur juga tidak dapat kita hindari dan bukan hanya di Direktorat Jenderal SDA saja tapi juga di semua direktorat jenderal yang ada di Kementerian PUPR. Maka semua program dan kegiatan harus lebih baik lagi baik dari segi perencanaan hingga pelaksanaan. Kita dapat mengevaluasi dari progres fisik dan keuangan tahun 2014, dimana progres fisik 95% dan keuangan 93%, diharapkan tahun ini dan tahun-tahun mendatang akan mengalami peningkatan,” lanjut Mudjiadi.

Mengenai sumber daya manusia, Direktur Jenderal Sumber Daya Air mengatakan bahwa sesuai dengan motto bertindak tepat, bekerja keras dan bergerak cepat, ditambah lagi dengan berani, kuat dan berjiwa seni, diharapkan SDM Direktorat Jenderal Sumber Daya Air lebih profesional dan kreatif dalam meningkatkan kinerjanya. Hal tersebut dikarenakan banyaknya kendala dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Direktorat Jenderal SDA, diantaranya masalah penggantian lahan kawasan hutan, pembebasan lahan dan permasalahan sosial.

Dalam kesempatan yang sama, Widiarto, Direktur Bina Program, Ditjen SDA, mengatakan bahwa tahun 2015 ada 7 bendungan yang akan dilakukan impounding (pengisian air pada bendungan) yaitu bendungan Payaseunara (Kota Sabang, Prov. NAD), bendungan Rajui (Kab. Pidie. Prov. NAD), bendungan Jatigede (Kab. Sumedang, Prov. Jawa Barat), bendungan Bajulmati (Banyuwangi, Prov. Jawa Timur), bendungan Nipah (Kab. Sampang, Prov. Jatim), bendungan Titab (Kab. Buleleng, Prov. Bali) dan bendungan Marangkayu (Kab. Kukar, Prov. Kaltim).

Untuk program irigasi, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melakukan pembangunan jaringan irigasi baru seluas 1 juta ha dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 3 juta ha di beberapa wilayah yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara dan Maluku dan Papua.

Mudjiadi, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, mengingatkan agar rapat kerja ini dapat dijadikan wadah untuk saling berkomunikasi dan berkoordinasi sehingga dapat menghasilkan solusi yang baik bagi permasalahan yang ada di lapangan. “Semua program Direktorat Jenderal SDA kedepannya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan memenuhi semua target yang ada dalam nawacita pemerintahan saat ini yaitu membangun kedaulatan pangan melalui irigasi, rawa, air baku dan air tanah dan pembangunan waduk sebagai sumber air irigasi,”kata Mudjiadi.

Acara ini turut dihadiri oleh para eselon II, III, IV, BBWS, BWS, Satker dan SNVT di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. (tin/dew, datinSDA)

Read More

Unknown 06.00  No comment

Tak Mudah Relokasi Bangunan Banjirkanal Timur

BALAI KOTA, - Pemkot Semarang diminta segera menyiapkan teknis yang menjadi kewenangan, sebelum meminta pemerintah Provinsi maupun pemerintah pusat dalam rencana normalisasi Banjirkanal Timur. Dikarenakan persiapan teknis seperti pembebasan bantaran sungai dari bangunan liar merupakan hal yang tidak mudah. Hal itu disampaikan Wiwin Subiyono, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Senin (2/3).

“Kalau mau dinormalisasi, pemerintah kota harus siap dulu dalam pembebasan lahan dari bangunan liar. Apalagi banyak bangunan permanen ilegal yang berdiri di bantaran Sungai Banjirkanal Timur. Teknis-teknis yang jadi kewajiban pemkot harus diselesaikan dulu. Mumpung ada waktu, rencana pebebasan lahan harus dipikirkan dan dianggarkan dengan matang. Kalau bisa 2016 persoalan lahan harus clear, termasuk tempat relokasi,” tegasnya.

Diakuinya, persoalan Banjirkanal Timur memang sudah sangat memprihatinkan. Selain sedimentasi, keberadaan pemukiman ilegal di bantaran sungai sangat mengganggu proses penataan. “Belum lagi persoalan ancaman banjir yang kerap terjadi di lingkungan sekitar. Normalisasi memang merupakan langkah mendesak untuk mencegah banjir di Kota Semarang. Persoalannya, saat ini ada banyak bangunan permanen dan jadi tempat usaha. Bukan pekerjaan mudah untuk merelokasinya. Jika pemerintah serius, seharusnya rencana relokasi dilaksanakan sejak sekarang,” katanya.

Read More

Unknown 06.00  No comment

Kekeringan Ancam Sawah di Sumpiuh dan Kemranjen

Kekeringan Ancam Sawah di Sumpiuh dan Kemranjen

BANYUMAS,– Menjelang musim kemarau, sejumlah area pertanian di Kecamatan Sumpiuh dan Kemranjen terancam kekurangan air. Pasalnya pada saat musim kemarau debit air pada saluran irigasi setempat berkurang.

Camat Sumpiuh, Abdul Kudus, mengatakan di wilayahnya sedikitnya terdapat lima desa yang mengandalkan saluran irigasi yang berasal dari aliran sungai Serayu tersebut. Yakni Desa Lebeng, Pandak, Kuntili, Selandaka dan kemiri.

“Sudah sejak dua tahun yang lalu setiap musim kemarau petani kekurangan air, karena debit air yang mengiliri sawah mereka berkurang, sebelumnya normal. Kalau pada musim hujan debit air tidak ada masalah,” katanya, Selasa (3/3).

Menurutnya, berkurangnya debit air terjadi setelah adanya perubahan sistim aliran pada irigasi. Sebelumnya saluran yang berada di wilayah Kemranjen, kata dia, menggunakan talang, namun sekarang diubah menggunakan sipon.

Kondisi serupa juga terjadi di sebagian wilayah Kemranjen, khususnya di bagian utara. “Kondisi di sini tidak jauh berbeda dengan Sumpiuh, karena hamparan kondisi alamanya hampir sama dengan wilayah Sumpiuh,” kata camat setempat, Widyo Satmoko.

Kepala Unit Pengelola Bendung Gerak Serayu, Toto Rahardjo, mengatakan untuk mengatasi persoalan tersebut telah diusulkan pembuatan sipon tambahan. “Sudah kami usulkan agar siponnya ditambah karena debitnya masih kurang,”

Read More

Unknown 05.59  No comment

Walikota Semarang Cemaskan Kondisi Warga Dekat Lokasi Galian C

Walikota Semarang Cemaskan Kondisi Warga Dekat Lokasi Galian C

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Walikota Semarang Hendrar Prihadi mengingatkan kepada Warga Kelurahan Wonosari bahwa wilayahnya sangat rentan dengan musibah tanah longsor.

Kondisi itu diperparah adanya bahwa dua tahun belakangan ini banyak warga yang menambang galian C untuk mengambil tanah di sana. Hal ini mengakibatkan tanah cepat terkikis dan lama-kelamaan akan ambles. Karena tidak ada penopang yang kuat di bawahnya.

“Saya sangat cemas dengan warga di sini karena wilayahnya sangat erat dengan musibah tanah longsor. apalagi ditambah dengan aksi galian C yang marak belakangan 2 tahun ini. Membuat tanah di sini bergerak terus” kata Hendi saat menyapa warganya di Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan (24/2).

Contoh nyata yang bisa dilihat dari dampak tersebut adalah jebolnya tanggul Sungai Beringin. “Padahal baru tahun kemarin Pemkot memperbaiki tanggul tersebut”, kata Walikota.

Dikatakan Walikota aksi galian C bila dibiarkan begitu saja maka akan merusak lingkungan dan kelestarian lingkungan hidup. Untuk itu pihaknya berencana dengan SKPD terkait dan pihak kepolisian akan mencari jalan terbaik untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Read More

Unknown 05.59  No comment